Silahkan Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta Lampirannya

 

PPAJP : " Senantiasa Ikhlas Memberikan PELayanan (SIMPEL) "
Beranda
Beranda
Menteri Keuangan Menerbitkan Izin Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP
Friday, 11 April 2014

Menteri Keuangan telah menerbitkan izin Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Cabang KAP sesuai dengan Pasal 5, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

No

No. Reg AP

Nama Akuntan Publik

No. Izin Reg

Tgl. Reg AP

1

AP.1035

Oke Andri Sugiarto, S.E., Ak., CPA

20/KM.1/2014

16 Januari 2014

2

AP.1036

Bayu Nurcahyo Andini, S.E., Ak., CA., CPA

57/KM.1/2014

30 Januari 2014

3

AP.1037

Putra Kurniawan, S.E., Ak., M.BUS., CPA

85/KM.1/2014

18 Februari 2014

4

AP.1038

Tri Purwanto, CPA

114/KM.1/2014

26 Februari 2014

5

AP.1039

Liem Sian Liong

113/KM.1/2014

26 Februari 2014

6

AP.1040

Nasib Mikael Saragih, S.E., CPA

153/KM.1/2014

06 Maret 2014

7

AP.1041

Lim Hendra, S.E., Ak., M.Si.

158/KM.1/2014

07 Maret 2014

8

AP.1042

Susanto Bong

216/KM.1/2014

03 April 2014

9

AP.1043

Wiwit Oktafianty Z., Ak., CPA

217/KM.1/2014

03 April 2014

10

AP.1044

Erna

218/KM.1/2014

03 April 2014

11

AP.1045

Yonathan Augustine, S.E., Ak., CPA

219/KM.1/2014

03 April 2014

 

No

NIKAP

Nama KAP

Nama Pemimpin KAP

No Izin KAP

Tgl Izin KAP

1

14.2.0971

Zulfikar dan Rizal

Zulfikar Ismail

31/KM.1/2014

21 Januari 2014

2

14.2.0972

Erfan & Rakhmawan

Rakhmawan Tri Nugroho

18/KM.1/2014

16 Januari 2014

3

14.2.0973

Risman & Arifin

Risman Chaidir

42/KM.1/2014

27 Januari 2014

4

14.2.0974

Aria Kanana

Aria Kanaka

68/KM.1/2014

10 Februari 2014

5

14.2.0975

Samuel Gunawan

Samuel Susandi Gunawan

112/KM.1/2014

26 Februari 2014

 

No

NIKAP

Nama KAP

NIAP Pemimpin

Nama Pemimpin Cabang

1

09.2.0788

Thomas, Drs., Blasius, Widartoyo & Rekan

AP.0457

Hilda Ong

2

13.2.0960

Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan

AP.1002

Mochamad Ilham

3

14.2.0971

Zulfikar dan Rizal

AP.0736

M. Rizal Yahya

4

10.2.0809

Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan

AP.0643

Bambang Budi Tresno

 
Peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara telah ditetapkan
Tuesday, 04 March 2014

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Muhamad Chatib Basri telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara (PMK Akuntan) pada tanggal 3 Februari 2014. PMK Akuntan ini juga telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin pada tanggal 4 Februari 2014.  

PMK Akuntan merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan. Adanya PMK ini diharapkan akan memperjelas peran profesi akuntan beregister negara pasca dicabutnya pasal 4 dan 5 UU no. 34 tahun 1954 seiring dengan terbitnya UU nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Latar belakang lahirnya PMK Akuntan ini dikarenakan perlunya kesiapan profesi akuntansi Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015 dan penataan profesi akuntan dalam rangka menyongsong globalisasi di bidang profesi. Dengan aturan yang lebih rinci terkait entry point, hak, kewajiban serta pola pembinaan yang tepat terhadap akuntan beregister diharapkan akan mampu menjadi langkah revitalisasi akuntan sebagai profesi.

Kedepan, untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus  mengikuti proses pendidikan di bidang akuntansi dan lulus ujian sertifikasi profesi akuntansi, serta memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan menjadi anggota asosiasi profesi (profesional body). Setelah terdaftar dalam register negara, orang tersebut berhak untuk memperoleh gelar akuntan dan mencantumkan gelar tersebut di belakang namanya dengan singkatan “Ak.” Ketentuan ini juga berlaku bagi warga negara asing, namun setelah terdapat perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal  warga negara asing tersebut.

Pengaturan ini selaras dengan kesiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015. ASEAN Economic Community 2015 merupakan sebuah komunitas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN demi terwujudnya ekonomi yang terintegrasi. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Economic Community 2015 ini kedepan akan memberlakukan system single market dimana komunitas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terbuka untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja, yang salah satunya termasuk akuntan.

Sebagaimana diatur dalam PMK tersebut, Akuntan beregister negara memiliki hak untuk mendirikan kantor jasa akuntansi (KJA) dan dapat memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan jasa sistem teknologi informasi. Namun pemberian jasa akuntansi tersebut dibatasi dengan adanya larangan KJA memberikan jasa asurans mengingat hal tersebut merupakan ranah dari profesi akuntan publik sesuai dengan ketentuan UU yang bersangkutan.

Dan untuk menjaga profesionalisme dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar, PMK Akuntan ini mewajibkan akuntan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL (SKP). PPL ini diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai (PPAJP), dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPAJP.

Dalam Ketentuan Peralihan PMK Akuntan ini, dijelaskan bahwa Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum PMK Akuntan ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK Akuntan ini. Pelaksanaan registrasi ulang tersebut dilakukan dengan mendaftarkan diri melalui Ikatan Akuntan Indonesia dengan melengkapi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

  1. Kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam Register Negara Akuntan.
  2. Kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya.
  3. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4x6 cm degan latar belakang putih.
  4. Formulir registrasi ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII PMK

Perlu untuk diperhatikan dan diingat, bahwa apabila pemegang Register berdasarkan ketentuan sebelum PMK ini tidak melakukan registrasi ulang hingga tanggal 3 Februari 2017, maka piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan.

Secara keseluruhan, PMK Akuntan terdiri dari 10 Bab 28 Pasal, yang substansinya terdiri dari:

BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Register Negara Akuntan
BAB III
Kantor Jasa Akuntansi
BAB IVPembinaan
BAB V Panitia Ahli
BAB VIAsosiasi Profesi Akuntan
BAB VIITata Cara Pemberian Sanksi Administratif
BAB VIII                 
Laporan
BAB IX
Ketentuan Peralihan
BAB X
Ketentuan Penutup

 PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara dan lampirannya bisa dibaca dan didownload di beranda website ppajp (www.ppajp.kemenkeu.go.id) dalam kolom “download peraturan lainnya”.

 
Kepala Pusat Pembinaan Akuntan Dan Jasa Penilai Meraih Salah Satu Penghargaan Akuntan Award 2013
Tuesday, 04 March 2014
 
 
Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang ke-56, untuk pertama kalinya, pada tanggal 12 Desember 2013, IAI menganugerahkan penghargaan bagi tokoh-tokoh akuntan Indonesia yang telah berjasa dalam mengembangkan profesi akuntan melalui Akuntan Award 2013.

Acara ini diselenggarakan beriringan dengan pelaksanaan Regional Public Sector Conference III. Dalam acara Akuntan Award 2013 tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Langgeng Subur, menjadi salah satu penerima Penghargaan Khusus IAI berkat kontribusinya yang tidak diragukan lagi terhadap profesi akuntan Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan blueprint profesi akuntan dan memiliki peran penting dalam terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Selain itu, Langgeng Subur juga aktif melakukan sosialisasi blueprint profesi akuntan serta materi PMK hingga ke pelosok wilayah Indonesia dengan tujuan agar profesi akuntan semakin dikenal masyarakat.

Anggota DSAP IAI, Indra Wijaya menuturkan bahwa Langgeng Subur adalah sosok yang loyal dan memiliki dedikasi tinggi dalam dunia akuntansi. Selain itu, Indra menuturkan Langgeng Subur juga sosok pekerja keras, gigih dalam berkarya, konsisten dan memiliki visi yang jelas khususnya terhadap profesi akuntan.

Penghargaan Akuntan Award 2013 juga diterima oleh Dr. Zaenal Soedjais (Alm.), Dr. Ronny K. Moentoro (Alm.) dan Prof. Koesbandijah (Alm.) sebagai penerima anugerah Pengabdian Luar Biasa. Terdapat pula nama-nama yaitu Drs. Johannes Handjari (Alm.) dan Rosita Uli Sinaga sebagai penerima anugerah Penghargaan Khusus IAI, serta Drs. Soedardjono dan Prof. Zaki Baridwan sebagai penerima anugerah Dedikasi Terhadap Profesi. Sedangkan Emirsyah Satar dan Ignasius Jonan didaulat sebagai penerima nugerah Akuntan of the Year 2013.

(Sumber: Majalah Akuntan Indonesia dan website IAI)
 
Pendidikan Profesional Lanjutan Penilai Publik Tahun 2014
Friday, 21 February 2014

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturam Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, menyatakan bahwa Penilai Publik wajib mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) yang diselenggarakan dan/atau yang diakui oleh Asosiasi Profesi dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP). Jadwal pelaksanaan PPL Penilai Publik tahun 2014, sebagai berikut:

 

No.

Nama Kegiatan

Tanggal

Kota

Peserta

1

PPL Penilai Publik I

13 s.d. 15 Maret 2014

Surabaya

Penilai Properti

2

PPL Penilai Publik II

27 s.d. 29 Maret 2014

Surabaya

Penilai Properti

3

PPL Penilai Publik III

10 s.d. 12 April 2014

Yogyakarta

Penilai Properti

4

PPL Penilai Publik IV

24 s.d. 26 April 2014

Yogyakarta

Penilai Properti

5

PPL Penilai Publik V

15 s.d. 17 Mei 2014

Bandung

Penilai Bisnis

6

PPL Penilai Publik VI

5 s.d. 7 Juni 2014

Yogyakarta

Penilai Properti

7

PPL Penilai Publik VII

19 s.d. 21 Juni 2014

Bandung

Penilai Bisnis

 

Waktu              :   PPL pukul 08.00  -  17.00 WIB

                          Workshop pukul 19.30 - 22.00 WIB

Tempat            :   Diinformasikan lebih lanjut

Jumlah SKP       :  Maksimal 20 SKP

Peserta             :  60 Orang

Materi              :   Penilai Properti :

1. Regulasi Jasa Penilai Publik

2. Prosedur Pemeriksaan PPAJP terhadap Penilai Publik dan KJPP

3. Pedoman Pemeriksaan Penilaian Personal Properti

4. Persiapan Penilai Publik dan KJPP dalam Penilaian Personal Properti

5. Workshop Penilaian Personal Properti

6. Pedoman Pemeriksaan Properti Komersial

7. Persiapan Penilai Publik dan KJPP dalam Penilaian Properti Komersial

8. Site-Visit ke Properti Komersial (Kantor, Pusat Perbelanjaan, dan Hotel)

9.  Workshop Penilaian Properti Komersial

 

Penilai Bisnis :

1. Regulasi Jasa Penilai Publik

2. Prosedur Pemeriksaan PPAJP terhadap Penilai Publik dan KJPP

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19 tentang Aset Takberwujud dan PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis

4. Teori Penilaian Aset Takberwujud untuk Pelaporan Keuangan

5. Prosedur Penilaian Aset Takberwujud untuk Pelaporan Keuangan

6. Workshop Penilaian Aset Takberwujud untuk Pelaporan Keuangan

7. Penilaian dalam rangka Transfer Pricing untuk perpajakan

8. Workshop Penilaian dalam rangka Transfer Pricing untuk perpajakan

 

Pembicara      :  1.  PPAJP;

2.  MAPPI;

3.  Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK); dan

4.  Direktorat Jenderal Pajak.

 * Download Undangan PPL 2014

 * Download Lembar Konfirmasi PPL

 
Batas Waktu Penyampaian Laporan Tahunan KAP Tahun Takwim 2013
Friday, 07 February 2014
 Sesuai dengan Pasal 27 Ayat 3 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik (KAP) WAJIB menyampaikan secara lengkap dan benar laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan (hardcopy+softcopy) paling lambat akhir bulan April 2014.

Denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan tahunan KAP dan denda keterlambatan penyampaian laporan keuangan KAP bisa dilihat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Paja.

Sampaikan Laporan Tahunan KAP Tahun Takwim 2013 sebelum batas akhir 30 April 2014.

Apabila mengalami kesulitan dalam pengisian Aplikasi Laporan Tahunan KAP dapat menghubungi Bidang Pembinaan Usaha Dan Akuntan Publik dengan nomor 021-3449230 ext 6865.

 

e-mail Us

Formulir Pendaftaran KAPA Formulir Pendaftaran OAA Formulir Pendaftaran Awal Rekan Non-Akuntan Publik

Download Undang-Undang | Peraturan Pemerintah :
UU Nomor 34 Tahun 1954
UU AP No. 5 Tahun 2011
Penjelasan UU AP No. 5 Tahun 2011
PP No. 1 Tahun 2013 tentang PNBP
Lampiran PP No. 1 Tahun 2013

Download Peraturan Lainnya :
PMK No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Lampiran PMK No. 25 Tahun 2014
PMK No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik
PMK No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik
Aplikasi Laporan Tahunan KAP
Aplikasi Laporan Tahunan KJPP