Silahkan Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta Lampirannya

 

PPAJP : " Senantiasa Ikhlas Memberikan PELayanan (SIMPEL) "
Beranda
Beranda
Ingat! Lakukan Register Ulang Bagi Akuntan Beregister Negara
Monday, 30 June 2014

Ingat! Lakukan Register Ulang Bagi Akuntan Beregister Negara

Berdasarkan ketentuan peralihan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara (PMK Akuntan Beregister Negara), Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum 3 Februari 2014 wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, melalui Asosiasi Profesi Akuntan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan (KMK Penetapan Asosiasi Profesi Akuntan), Ikatan Akuntan Indonesia telah ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi Indonesia. Oleh karena itu, proses untuk melakukan registrasi ulang seperti yang diwajibkan dalam PMK Akuntan Beregister Negara dilakukan melalui Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Adapun, bagi akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan, dokumen yang harus disampaikan untuk proses registrasi ulang adalah:
1.    kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam Register Negara Akuntan;
2.    kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
3.    2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
4.    formulir registrasi ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII PMK Akuntan Beregister Negara.

Sementara, bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1.    kopi bukti kelulusan pendidikan profesi akuntansi yang telah dilegalisasi oleh penyelenggara pendidikan profesi akuntansi dimaksud;
2.    kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
3.    2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
4.    formulir pendaftaran pada Register Negara Akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PMK Akuntan Beregister Negara.

Dan bagi  lulusan program diploma IV (D-IV) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau sarjana (S-1) akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk didaftarkan pada Register Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1.    kopi ijazah diploma IV (D-IV STAN) atau sarjana (S-1) akuntansi yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dimaksud;
2.    kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
3.    2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
4.    formulir pendaftaran pada Register Negara Akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PMK Akuntan Beregister.

PMK Akuntan Beregister Negara ini mewajibkan seluruh akuntan beregister untuk mendaftar ulang dan menjadi anggota IAI dalam waktu tiga tahun setelah terbitnya PMK tersebut (3 Februari 2014). Apabila tidak melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tiga tahun, paling lambat tanggal 3 Februari 2017, maka piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan.

Untuk pengaturan lebih jelas, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara bisa dibaca dan didownload di beranda website ppajp (www.ppajp.kemenkeu.go.id) dalam kolom “download peraturan lainnya”.
 
Penetapan IAI Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan di Indonesia
Monday, 23 June 2014

Penetapan IAI Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan di Indonesia

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Muhamad Chatib Basri telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK.01/2014 tentang Penetapan Ikatan Akuntan Indonesia Sebagai Asosiasi Profesi Akuntan (KMK Penetapan Asosiasi Profesi Akuntan) pada tanggal 17 Juni 2014.  

KMK Penetapan Asosiasi Profesi Akuntan merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dengan adanya penetapan asosiasi ini, Bapak Langgeng Subur, Kepala Pusat PPAJP mengharapkan agar IAI bersiap karena penetapan IAI sebagai asosiasi satu-satunya di Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk IAI.  Bersama PPAJP, IAI akan bertanggungjawab atas pengembangan profesi akuntan di Indonesia.
Dalam KMK Penetapan Asosiasi Profesi Akuntan ini, IAI bertanggung jawab untuk:
1.    menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan professional;
2.    menyelenggarakan pendidikan professional berkelanjutan;
3.    menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
4.    menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
5.    menerbitkan sertifikat professional; dan
6.    melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntan lain.

KMK 263/KMK.01/2014 tentang KMK Penetapan Asosiasi Profesi Akuntan bisa dibaca dan didownload di beranda website ppajp (www.ppajp.kemenkeu.go.id) dalam kolom “download peraturan lainnya”.
 
PMK NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK
Friday, 20 June 2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 101/PMK.01/2014

TENTANG

PENILAI PUBLIK

 

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa dan penilai publik, Pemerintah menerbitkan aturan mengenai profesi penilai publik yang baru. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang ditetapkan pada 2 Juni 2014.

Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain mengenai penilai, bidang jasa penilaian, perizinan penilai publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), laporan penilaian, kantor jasa penilai publik asing, kewajiban dan larangan bagi penilai publik dan KJPP, pembinaan dan pengawasan, asosiasi profesi penilai, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. Peraturan ini sekaligus menggantikan PMK Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, yang dipandang sudah tidak relevan dengan perkembangan profesi penilai saat ini.

 

Download Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik pada kolom Link -> Peraturan

 

 
PEMBEKUAN IZIN PENILAI PUBLIK R. ACHMANAN RUZALLY, M.Sc.
Tuesday, 10 June 2014

SIARAN PERS

SANKSI PEMBEKUAN IZIN PENILAI PUBLIK R. ACHMANAN RUZALLY, M.Sc.

 

Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 376/KM.1/2014 tanggal 28 Mei 2014, telah mengenakan sanksi berupa pembekuan Izin Kepada Penilai Publik R. Achmanan Ruzally, M.Sc.

Penilai Publik R. Achmanan Ruzally, M.Sc, selaku Rekan pada KJPP Achmanan Satria Pangaloan & Rekan, dikenakan sanksi pembekuan izin di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015.

Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik terhadap R. Achmanan Ruzally, M.Sc., dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

Selama masa pembekuan izin, Penilai Publik R. Achmanan Ruzally, M.Sc. dilarang memberikan jasa penilaian dan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

Download Sanksi Pembekuan Izin Penilai Publik R. Achmanan Ruzally, M.Sc

 
Sosialisasi Arah Regulasi dan Perkembangan Profesi Akuntansi di Indonesia
Tuesday, 20 May 2014

Sosialisasi Arah Regulasi dan Perkembangan Profesi Akuntansi di Indonesia

Saat ini komposisi akuntan publik di Indonesia dari segi usia dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sekitar 60% dari total akuntan publik berizin yaitu 1.006 telah berusia di atas 50 tahun. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan karena 5 s.d 10 tahun ke depan, Indonesia akan kekurangan akuntan publik yang cukup besar. Kondisi dimaksud semakin berbahaya karena ASEAN Mutual Recognition Agreement Framework on accountancy services telah ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2008.

Dalam menyongsong ASEAN Economic Community yang akan dimulai pada tahun 2015, saat ini PPAJP juga sedang dalam proses penyusunan cetak biru profesi akuntansi.      Dalam rangka menyempurnakan draft cetak biru yang sedang disusun serta terwujudnya peraturan yang akuntabel dan memenuhi due process penyusunan peraturan perundang-undangan, diperlukan masukan dari berbagai pihak termasuk dari akademisi dan praktisi, PPAJP melakukan sosialisasi terkait perkembangan terkini regulasi dan profesi di bidang akuntansi langsung di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu sosialisasi dengan topik “Arah Regulasi dan Perkembangan Profesi Akuntansi di Indonesia” telah diselenggarakan pada hari Jumat 16 Mei 2014 di Gedung Serbaguna Universitas Winaya Mukti Bandung, berkat kerjasama PPAJP, Sekjen, Kementerian Keuangan dengan  Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti Bandung. Sosialisasi yang dihadiri oleh 100 (seratus) orang peserta ini  menghadirkan Bapak Agus Suparto sebagai narasumber yang memaparkan perkembangan terkini regulasi profesi di bidang akuntansi dan materi mengenai ASEAN Economic Community. Selain itu, juga menghadirkan Bapak Triyanto yang memaparkan materi Certified Public Accountant dan Bapak Gusrah yang memaparkan materi mengenai Standar Akuntansi Keuangan IFRS.

 

e-mail Us

Formulir Pendaftaran KAPA Formulir Pendaftaran OAA Formulir Pendaftaran Awal Rekan Non-Akuntan Publik

Download Undang-Undang | Peraturan Pemerintah :
UU Nomor 34 Tahun 1954
UU AP No. 5 Tahun 2011
Penjelasan UU AP No. 5 Tahun 2011
PP No. 1 Tahun 2013 tentang PNBP
Lampiran PP No. 1 Tahun 2013

Download Peraturan Lainnya :
PMK No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Lampiran PMK No. 25 Tahun 2014

KMK No. 263 Tahun 2014 tentang Penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan

PMK No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik
PMK No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik
Aplikasi Laporan Tahunan KAP
Aplikasi Laporan Tahunan KJPP