Silahkan Download Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta Lampirannya

 

PPAJP : " Senantiasa Ikhlas Memberikan PELayanan (SIMPEL) "
Beranda
Beranda
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Denpasar
Tuesday, 02 September 2014

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa pengaturan baru yang mengubah profesi Akuntan secara signifikan.

Salah satu perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi Akuntan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 satuan kredit setiap tahunnya. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (PPAJP) selaku pembina akuntan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan PPL dimaksud sebagai bentuk pembinaan bagi Akuntan.

Kegiatan PPL ini bertujuan untuk terciptanya akuntan yang profesional dan memiliki daya saing dan Akuntan Publik dapat menjaga kompetensinya, khususnya terkait dengan:

  1. Kajian peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik .
  2. Strategi Pengembangan Sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015.
  3. Perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA).

PPL yang diselenggarakan pada hari Kamis, 28 Agustus 2014 di Ruang Puri Agung Pamecutan Lt. 3, Hotel Puri Ayu, Jalan Jend. Sudirman No. 14A, Denpasar dihadiri oleh 124 peserta dan menghadirkan Bapak Langgeng Subur, Bapak Agus Suparto dan Bapak Tarkosunaryo sebagai narasumber.

Bapak Langgeng Subur dan Bapak Agus Suparto memaparkan Kajian Peraturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Bapak Tarkosunaryo memaparkan materi strategi pengembangan sertifikasi Akuntan Publik Indonesia menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 dan perkembangan terkini Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbasis International Standart on Auditing (ISA) tentang Akuntan Publik.

 
Pelaksanaan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Di Semarang
Monday, 27 October 2014

Pada tanggal 3 Februari 2014, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. Dalam peraturan menteri tersebut, terdapat beberapa pengaturan baru yang mengubah profesi Akuntan secara signifikan.

Salah satu perubahan tersebut adalah adanya kewajiban bagi Akuntan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) sebanyak 30 satuan kredit setiap tahunnya. Selain itu, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kementerian Keuangan (PPAJP) selaku pembina akuntan juga diwajibkan untuk menyelenggarakan PPL dimaksud sebagai bentuk pembinaan bagi Akuntan.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan menteri tersebut, PPAJP menyelenggarakan PPL bagi Akuntan di kota Semarang pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan materi terkait dengan perkembangan regulasi profesi akuntansi dan sistem pengendalian mutu untuk Kantor Jasa Akuntansi.

PPL dibuka oleh Bapak Agus Suparto, Kepala Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan.

Kemudian dimulai dengan presentasi oleh Bapak Agus Suparto dan Bapak Triyanto dengan materi Perkembangan Regulasi Profesi Akuntansi. Sesi pertama ini dimoderatori oleh Ibu Nanik Nuryani dengan materi yang disampaikan adalah:

a. legal backing pengaturan profesi Akuntansi di Indonesia;

b. data akuntan, akuntan publik, dan KAP;

c. konsep blueprint pengembangan profesi akuntansi;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara; dan

e. ujian sertifikasi akuntan profesional dan akuntan publik.

PPL yang telah diselenggarakan di Semarang ini berjalan dengan baik. Semua peserta dapat mengikuti kegiatan sampai akhir dan aktif berperan selama kegiatan PPL ini berlangsung.

 
"Whistleblowing System" Kementerian Keuangan
Wednesday, 10 September 2014

Kementerian Keuangan telah memiliki 'whistleblowing system'. Sistem yang diberi nama WISE ini merupakan sebuah sistem berbasis internet yang diharapkan memudahkan masyarakat, pegawai maupun pejabat pemerintahan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Aplikasi WISE ini merupakan yang pertama ada di lembaga kementerian negara RI, dimana sebelumnya diawali di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinamakan KPK Whistleblower System (KWS).

Layanan yang dapat diakses pada laman www.wise.depkeu.go.id ini dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderalnya Kementerian Keuangan (Itjen). Kita tentu saja tak perlu kuatir dengan kerahasiaan pribadi kita sebagai pelapor karena yang fokus diperhatikan di sana adalah “mutu” laporannya, bukan siapa pelapornya. Secara garis besar, laporan yang bermutu yakni yang akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti adalah laporan yang memenuhi syarat 5W+1H yaitu memenuhi unsur What, Where, When, Who, dan How. Terlebih lagi jika laporan kita diperkuat dengan bukti baik itu foto, dokumen dan lain-lainnya. Untuk lebih detailnya kita dapat mengakses langsung laman tersebut dan mencoba bertanya jika ada hal yang kurang jelas.

 
KONGRES XII IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Wednesday, 29 October 2014

Kembali Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan Kongres IAI. Kongres yang ke XII yang bertema “ASEAN Integrated Accounting Profession for Sustainable Economic Growth.” ini diadakan  pada 17-19 Desember 2014 di Balai Kartini, Jakarta.

Kongres XII IAI ini akan diawali dengan penyelenggaraan EEG (Emerging Economies Group) Meeting dan Seminar Internasional IFRS yang diadakan pada 10-12 Desember 2014 di Hotel Pullman, Jakarta.

Berdasarkan informasi dari website IAI, adapun rangkaian acara Kongres XII IAI adalah sebagai berikut:

 

Seminar Internasional IFRS

Seminar tentang update IFRS dengan fokus pembahasan pada proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan, IAS 41: Agriculture, PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi Pada Entitas Asosiasi, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 46: Pajak Penghasilan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, menghadirkan pembicara asing dari IASB dan negara anggota EEG.

 

EEG Meeting

DSAK IAI menjadi tuan rumah dalam EEG Meeting ke-8 pada tanggal 11 dan 12 Desember 2014. EEG Meeting adalah forum yang dibentuk oleh IASB dan terdiri dari negara-negara ekonomi berkembang yang masuk dalam kelompok G20.

 

Plennary Session Seminar

Plennary Session Seminar akan difokuskan pada tema-tema berikut, yaitu:

a. ASEAN Integrated Accountancy Pro-fes-sion for Sustainable Economic Growth.

b. Inevitable Cohesion of The Accoun-tancy Profession Throughout the World and Its Impact for the ASEAN Economics.

c. Tantangan dan Solusi Menuju Indo-nesia Hebat (Indonesia Raya).

d. CEO/CFO Talk/-Indonesia Incor-po-rated-Me-leverage Pertumbuhan Me-lalui Penciptaan Perusahaan Ber-skala Global.

e. Participatif Government – Mening-kat-kan Partisipasi Publik demi Efektifitas Pemerintahan.

 

Concurrent Session Workshops

Concurrent Session Workshops ini akan membuka empat kelas workshop secara paralel, dalam tiga sesi yang berbeda.

 

Gala Dinner HUT IAI 57

Selain Hiburan yang menarik, di malam Gala Dinner puncak peringatan HUT IAI ke-57 akan digelar sesi panel Begawan Series: IAI’s Milestone. Begawan Series ini akan menghadirkan akuntan-akuntan senior yang akan berbagi pengalaman yang menginspirasi.​

 

Akuntan Award

Akuntan Award merupakan bentuk pe-ngakuan profesi terhadap karya dan cipta para Akuntan Profesional dalam membangun perekonomian bangsa. Apa-lagi dalam banyak hal, profesi akuntan dewasa ini makin diakui keberadaannya dalam menumbuhkan public value di masyarakat. 

 

Kongres XII IAI

Kongres adalah pertemuan paling akbar Akuntan se-Indonesia yang dilaksanakan empat tahun sekali untuk membahas perkembangan terkini profesi akuntansi dan merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka pengembangan profesi.

 
PEMBERITAHUAN
Wednesday, 13 August 2014

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya informasi yang beredar saat ini, dimana Akuntan Publik dan KAP telah dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai staf/pegawai PPAJP dan mengatasnamakan Kepala Pusat, dalam rangka meminta uang, perlu kami sampaikan bahwa Kepala Pusat tidak pernah memerintahkan kepada para pegawai PPAJP untuk melakukan tindakan tersebut. Dimana hal tersebut merupakan hal yang tidak pantas, tidak terpuji dan melanggar kode etik yang akan dapat merusak nama dan citra baik instansi PPAJP khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. 

Perlu kami tegaskan bahwa PPAJP tidak pernah meminta atau memungut imbalan, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya, atas pelayanan yang diberikan kecuali apabila telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Akuntan Publik maupun KAP yang merasa telah dihubungi oleh oknum tersebut diharapkan untuk segera melaporkannya kepada kami untuk dapat kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya. 
 

e-mail Us

Formulir Pendaftaran KAPA Formulir Pendaftaran OAA Formulir Pendaftaran Awal Rekan Non-Akuntan Publik

Download Undang-Undang | Peraturan Pemerintah :
UU Nomor 34 Tahun 1954
UU AP No. 5 Tahun 2011
Penjelasan UU AP No. 5 Tahun 2011
PP No. 1 Tahun 2013 tentang PNBP
Lampiran PP No. 1 Tahun 2013

PMK No. 90 Tahun 2013

Download Peraturan Lainnya :
PMK No. 25 Tahun 2014 tentang Akuntan Beregister Negara
Lampiran PMK No. 25 Tahun 2014

KMK No. 263 Tahun 2014 tentang Penetapan IAI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan

PMK No. 17 Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan Publik
PMK No. 125 Tahun 2008 tentang Jasa Penilai Publik
Aplikasi Laporan Tahunan KAP
Aplikasi Laporan Tahunan KJPP